Tugas SIA

Tugas Sistem Informasi Akuntansi

Financial Technology (Fintech)

Universitas Gunadarma

Nama :  Dhiya Sekarini

NPM  :  21216948

Kelas  :  3EB12

1. Pengertian Financial Technology

Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan fintech diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

2. Sejarah Financial Technology

Perkembangan fintech atau financial technology di Indonesia tumbuh sangatlah cepat dan didominasi oleh perusahaan-perusahaan startup. Tentu saja, di zaman serba digital ini, pembaruan dan inovasi teknologi di bidang finansial sangatlah dibutuhkan untuk menfasilitasi dan memudahkan masyarakat dalam mengatur keuangannya. Keberadaan dan perkembangan fintech di Indonesia nyatanya juga didukung oleh pemerintah.

Munculnya istilah fintech  di dunia sebenarnya berawal dari abad 21. Awalnya, istilah fintech digunakan untuk teknologi yang diterapkan pada back-end dari konsumen lembaga keuangan. Tetapi, sejak akhir dekade pertama abad ke-21, istilah ini telah diperluas untuk mencakup inovasi teknologi di sektor keuangan termasuk inovasi dalam pendidikan dan kecerdasan finansial, perbankan ritel, investasi, dan mata uang kripto seperti bitcoin. Pengguna fintech di Indonesia pada tahun 2006 sampai 2007 awalnya hanya sebanyak 7% tetapi setelah terbentuknya Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) pada September 2015 menjadi sejarah penting dalam perkembang fintech di Indonesia. Keberadaan AFI mampu menghimpun kurang lebih 30% dari seluruh pengguna fintech di Indonesia. Pengguna fintech kini meningkat menjadi 78% pada tahun 2017 dengan perusahaan sebanyak 135 hingga 140.

3. Jenis-jenis Financial Technology menurut Bank Indonesia:

• ·         Crowdfunding dan Peer to Peer (P2P) Lending

Jenis dan konsep ini menggunakan bantuan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan pinjam meminjam uang dengan mudah, dimana penyedia hanya menyediakan sarana yang memungkinkan pendana dan peminjam untuk melakukan proses pinjam meminjam secara online. Dengan adanya portal pinjaman yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja, perusahaan fintech bisa menjakau peminjam dan investor di seluruh Indonesia. Keduanya memliki kesamaan tapi sebenarnya terdapat perbedaan dalam cara mendapatkannya. Mendapatkan modal dengan model crowdfunding dilakukan dengan cara berkampanye tentang ide dan model bisnis yang ditawarkan. Sedangkan Peer to peer  cocok untuk yang sudah mengalami kemampuan berbisnis minimal 2 tahun.

Contohnya adalah akseleran. Akseleran adalah portal crowdfunding terintegrasi di Indonesia. Portal ini menghubungkan startup, usaha tahap awaldan UKM yang membutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan usahanya dengan orang-orang yang mempunyai dana untuk diinvestasikan pada usaha-usaha tersebut, dalam bentuk pinjaman maupun ekuitas atau saham.

• ·         Market Aggregator

Market Aggregator adalah portal yang mengumpulkan dan mengoleksi data finansial dari berbagai berbagai penyedia untuk disajikan kepada pengguna. Contohnya CekAja.com merupakan salah satu situs dari 10 situs terpopuler se-Indonesia yang menyediakan jasa market aggregator ini. Berdiri sejak 2013, CekAja.com merupakan sebuah portal keuangan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan finansial.

• ·         Risk and Investment Manage[A1] ment

Klasifikasi dan jenis ketiga ini merupakan jenis fintech yang berfungsi sebagai perencana keuangan dalam bentuk digital. Dimana pengguna tidak perlu lagi menghubungi pihak perencana keuangan namun hanya perlu membuka aplikasi di smartphone dan mengisi data-data terkait rencana keuangan yang sesuai kebutuhan.

• ·         Payment, Settlement, and Clearing

Portal pembayaran ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran atau transaksi via online. Contohnya adalah Doku dan SyarQ.

4. Meta Analisis Jurnal mengenai Financial Technology

Nama	Tahun	Variabel	Metode	Hasil
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna layanan GO-PAY pada pelanggan maupun pengemudi GO-JEK	2018	Variabel Dependen dan Variabel Independen	Metode Kuisioner	·         Variabel pengetahuan produk berpengaruh positif dikalangan pelanggan. ·         Variabel manfaat berpengaruh pada pelanggan pengguna Go-Pay. ·         Variabel Kemudahan berpengaruh signifikan dalam memberi kemudahaan pengguna Go-Pay ·         Variabel kelemahan tidak terlalu berpengaruh dalam menurunkan minat pelanggan dalam menggunakan Go-Pay.
Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur	2017	Variabel Dependen	Metode Deskriptif dan Studi Literatur	Hasil yang didapat menyatakan  bahwa 6 platform crowfunding memiliki kapitalisasi yang cukup besar. 5 dari 6 platform merupakan platform berbasis pinjaman yang dikenal dengan P2P dan menghasilkan bahwa Crowdfunding bisa menjadi alternatif dalam pembiayaan infrastruktur pembangunan di Indonesia.
Financial Technology, Regulasi dan Adaptasi Perbankan di Indonesia	2018	Variabel Dependen dan Variabel Independen	Metode Primer dan Metode Sekunder	·         Inovasi disrupsi memunculkan fintech pada industri jasa keuangan bukan fenomena yang harus ditakuti dan dijauhi tapi merupakan fenomena yang harus di rangkul untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. ·         Sebagai regulator, OJK menerbitkan fintech sebagai alternatif pendanaan selain bank, pasar modal dan perusahaan start-up yang menggarap bisnis fintech. ·         Beberapa bank di Indonesia sedang dan akan melakukan pembenahan karena adanya fenomena fintech. Contohnya bank mandiri yang tidak menganggap fintech sebagai ancaman melainkan ikut berkolaborasi dengan pelaku fintech.
Analisis Kepuasan Penerimaan Penggunaan Akhir Sistem Branch Delivery System (BDS) Menggunakan End User Computing Satisfication (EUCS) dan ISO/IEC pada Perusahaan Bank Indonesia	2018	Variabel Independen dan Variabel Dependen	Metode Kombinasi (Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif)	PT. XYZ melakukan inovasi layanan operasional dengan menciptakan sistem TCR yang dibuat pada tahun 2014. Hasilnya bahwa TCR dirasa mampu menjawab permasalahan yang terjadi meskipun pengguna sistem kerap kali mengalami kelalaian sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan kecil seperti kesalahan menginput data.
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)	2017	Variabel Dependen dan Variabel Independen	Metode Kepustakaan dan Metode Primer	Adanya hubungan hukum para pihak peminjam dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinajm meminjam uang berbasis teknologi informasi yang timbul karena adanya perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Inggrid. 2014. Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8, No 1, Maret 2014.

Silvia, C. C. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengunaan Layanaan GO-PAY Pada Pelanggan maupun Pengemudi GO-JEK. Jurnal.  Jurusan Akuntansi , hal 28-41.

Alvani, A. A. 2018. Financial Technology, Regulasi dan Adaptasi Perbankan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 3, No 1, 2018, hal 1-14.

Ramon, A. D, Frederick, S. P. 2018. Analisis Kepuasan Penerimaan Penggunaan Akhir Sistem Branch Delivery System (BDS) Menggunakan End User Computing Satisfication (EUCS) dan ISO/IEC pada Perusahaan Bank Indonesia. Jurnal. Jurnal Sistem Informasi Indonesia Vol 3, No 1, 2018, hal 1-14.

Salahuddin, R. A, Wisudanto. 2017. Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. Jurnal. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Airlangga; Surabaya.

Santi,Ernama, Budiharto, Hendro, S. 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). Jurnal. Jurnal Ilmu Hukum Diponooro Vol 6, No 3, 2017, hal 1-20.

Tugas Aspek Hukum dalam Ekonomi #

Tugas softskil ke-2 Aspek Hukum Dalam Ekonomi

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Perkara Hotel Kartika ditinjau dari UUD No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian masalah.

Disusun oleh :

Kartika Puspa Sari            (23216827)

Dewi Tri Astuti                   (21216909)

Dhiya Sekarin                     (21216948)

2EB12

Universitas Gunadarma

2018

KATA PENGANTAR

            Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan berkat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah Aspek Hukum Dalam Ekonomi yang berjudul perlindungan konsumen.

          Harapan kami makalah ini dapat meningkatkan pemahaman dalam mempelajari ilmu aspek hukum dalam ekonomi terutama dalam materi pengertian konsumen, azas dan tujuannya, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, klausula baku dalam perjanjian, tanggung jawab pelaku usaha, sanksi.  Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mohon dimaklumi dan dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran.

          Kami menyadari bahwa makalah ini tidaklah sempurna, oleh karena itu kami menerima kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan kesempatan serta bimbingan yang telah diberikan Dosen Aspek Hukum Dalam Ekonomi ibu Tuti Eka Asmarini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25  April 2018

Penyusun    

PEMBAHASAN

·        Kasus Sengketa

Pencabutan izin investasi yang telah diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap AMCO untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza, yang semula diberikan untuk jangka waktu 30 tahun. Namun BKPM mencabut izin investasi tersebut ketika baru memasuki tahun ke 9.

Mengenai Perkara Hotel Kartika ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian masalah.

Bab I  Duduk Perkara ( Kasus  Posisi )

Kasus posisi semula, Kartika Plaza, hotel berbintang empat dan berkamar 370 buah itu milik PT Wisma Kartika, anak perusahaan Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad).

Pada 1968, Wisma Kartika menandatangani kerja sama dengan Amco Asia, dan melahirkan Amco Indonesia. Waktu itu, Amco Asia setuju membangun Kartika Plaza  dengan modal US$ 4 juta. Kemudian kedua pihak membuat perjanjian pembagian  keuntungan dan kontrak manajemen Kartika Plaza. Amco Indonesia akan mengelola hotel itu, dan menyetorkan separuh keuntungan kepadaWisma Kartika.

Tapi kerja sama itu, yang mestinya berakhir pada 1999, retak di tengah jalan.Kedua pihak bertikai soal keuntungan dan modal yang harus disetor keuntungan dan modal yang harus disetor.

Puncaknya, pada Maret 1980 pada Maret 1980, Wisma Kartika mengambil alih pengelolaanAmco Indonesia dinilai pimpinan Wisma Kartika telah "salah urus" dan melakukan kecurangan keuangan.Amco Indonesia tak bisa menerima "kudeta" itu. Perusahaan tersebut mengaku sudah menanam dana untuk Kartika Plaza hamper  US$ 5 juta. Kecuali itu,Amco Indonesia juga menyatakan bahwa mereka, sejak 1969, telah menyetorkan keuntungan kepada Wisma Kartika sebanyak Rp 400juta. Begitu pula pembagian keuntungan untuk Wisma Kartika pada1979, sebesar Rp 35 juta, sudah dibayarkan.

Pada Juli 1980 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut izin usaha AmcoIndonesia karena mereka dinilai tidak memenuhi kewajiban permodalan.,yang seharusnya menanam modal US$ 4 juta, kenyataannya cuma menyetor sekitar US$1,4 juta.

Bab II  Hasil Putusan (Mediasi)

Ketiga badan hukum tersebut diatas, telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Arbitrase ICSID bahwa Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah dirugikan dan diperlakukan secara tidak wajar sehubungan dengan pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Pemerintah Indonesia c.q BKPM telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kasus sengketa antara Pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza Indonesia telah diputus dalam tingkat pertama oleh lembaga ICSID yang putusannya berisikan bahwa Pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia sendiri, dimana Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing yang dilakukan oleh para investor asing seperti AMCO Asia Corporation, Pan America Development dan PT. Amco Indonesia. dengan arbiter Isl Foighel dari Danish dan Edward W. Rubin dari kanada.

Dalam tingkat kedua yang merupakan putusan panitia adhoc ICSID sebagai akibat dari permohonan Pemerintah Indonesia untuk membatalkan putusan (annulment) tingkat pertama yang berisikan bahwa Pemerintah Indonesia dianggap benar serta sesuai dengan hukum Indonesia untuk melakukan pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing dan tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas putusan tingkat pertama, namun Pemerintah Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri (illegal selfhelp) terhadap penanaman modal asing dengan arbiter   Florentio P. Feliciano dari filipina dan Andrea Giardina dari kanada.

Putusan tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban pembayaran terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor yaitu sebesar US $ 3.200.000 pada tingkat pertama dengan arbiter   Arghyrio A. Fatouros dari greek dan Dietrich dari swiss.

Dalam sengketa ini, persyaratan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada ICSID telah terpenuhi, yaitu:

1.      para pihak telah sepakat untuk mengajukan sengketanya pada ICSID, hal ini tercantum dalam salahsatu klausul dalam perjanjian antara Indonesia dan Amco Asia

2.      keduabelah pihak yang bersengketa , yaitu Indonesia dan Amco Asia merupakan pihak yang telah menandatangani konvensi

3.      sengketa antara  Indonesia dan Amco asia ini merupakan sengketa penanaman modal (investasi)

Bab III  Hasil Arbitrase

Sehubungan dengan putusan tersebut dengan ini akan mengkaji/meninjau dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut :

 1. Putusan Arbitrase Bertindak Seperti Putusan Peradilan Umum.

 Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan tegas dnyatakan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasrkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”.

 Dalam putusan arbitrase baik dalam tahun 1980 s/d 1990 didalam memberikan putusannya seakan-akan memutus seperti pemeriksaan di Peradilan Umum saja dengan mencari siapa yang bersalah dan melanggar hukum. Padahal sesuai dengan ketentuan jelas bahwa putusan tersebut diputus dengan itikad baik dan mengesampikan penyelesaian secara litigasi seperti di Pengadilan, namun dalam putusan arbitrase tersebut telah bertindak seperti proses litigasi berpekara di pengadilan tetapi seharusnya putusan tersebut harus memperhatikan segi ekonominya dengan memutus secara menguntungkan kedua belah pihak dan bukannya menghukum salah satu pihak.

 2. Putusan Arbitrase Melampaui Batas Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Dalam pasal 48 ayat () Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan tegas dnyatakan “Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbebtuk.”. Putusan Arbitrase ini kalau dilihat dari kurun waktunya diputus kurang lebih selama ± 12 tahun, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah memberi batasan 180 hari untuk penyelesaiannya,namun dilihat dari faktanya putusan ini lebih dari 180 hari dan banyak memakan waktu yang relatif lama.

3. Pengkajian Ulang Atas Pelaksanaan Putusan Arbitrase Ke Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Bagian Kedua Arbitrase Internasional dinyatakan :

 Pasal 65 :

 “Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat”.

 Pasal 66

 “Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum republik Indonesia,apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

 Huruf b:

 “Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan”.

 Huruf c:

 “Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

 Huruf d :

 “Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat”.

 Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jelas dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pihak pelaksana putusan yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrasi internasional dan Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat.

 Berdasarkan pada ketentuan pasal 66 huruf b, c dan d, maka Pemerintah R.I. dapat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan eksekuaturnya dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri bahwa putusan tersebut kurang memperhatikan hukum Indonesia yang mana hal tersebut disyaratkan di dalam Pasal 52 Konvensi ICSID dan telah termaktub dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 (yang mengesahkan konvesi ICSID untuk Indonesia). Oleh karena itu nantinya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya akan melaksanakan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan ketertiban umum yang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Dengan melihat penyelesaian kasus sengketa penanaman modal asing antara Pemerintah Indonesia c.q BKPM dengan PT AMCO Limited melalui “legal dispute” pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing oleh Pemerintah Indonesia c.q BKPM maka yang perlu mendapat perhatian bagaimana proses beracara melalui arbitrase yang menurut teori dapat dilalui dengan cepat dan hasilnya memuaskan kedua belah pihak, namun dalam praktik seperti pada contoh kasus ini menghabiskan waktu sekitar 9 tahun lamanya.

Namun dalam putusan tingkat ketiga Dewan Arbitrase ICSID dapat diambil suatu pelajaran yang sangat bermanfaat bilamana berhadapan dengan pihak penanaman modal asing bahwa lisensi atau izin yang telah diberikan sedapat mungkin dihindari pencabutannya. Kemudian bilamana terjadi sengketa antara partner lokal dengan pihak penanam modal asing, pihak pemerintah sebaiknya tidak ikut campur dan mengambil tindakan – tindakan yang mengarah kepada pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing itu

Referensi :

https://www.liputan6.com/news/read/6384/puluhan-karyawan-hotel-kartika-plaza-dituntut

https://binatangpoerba.wordpress.com/2011/10/13/analisa-terhadap-putusan-arbitrase-mengenai-perkara-hotel-kartika-plaza-di-tinjau-dari-undang-undang-nomor-30-tahun-1999-tentang-arbitrase-dan-penyelesaian-masalah/